Proses penerimaan CPNS walau bagaimana tetap menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Karena itu, masyarakat diminta terlibat aktif mengawasi jalannya perekrutan menjadi pelayan masyarakat ini yang dimulai 1 September mendatang. Terlebih untuk formasi di Pemprov Sulsel dan enam kabupaten/kota di Sulsel yang membuka penerimaan CPNS 2013.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan mengatakan berkepentingan mengawal penerimaan CPNS secara transparan. Pihaknya mengimbau masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam proses seleksi ini, tak sungkan melaporkan ke Ombudsman. “Kami akan proses siapapun yang bermain dalam prosesi penerimaan CPNS. Mulai dari pemalsuan berkas hingga jual beli kursi dan seterusnya,” kata Subhan, Selasa 27 Agustus.
Indikasi jual beli kursi, menurutnya, bukan hal baru. Kerap dikeluhakan masyarakat lapis bawah yang tidak memiliki link dan kemampuan menembus jalur birokrasi. Karenanya baik pelamar maupun PNS yang “membantu” kelulusan tersebut akan diproses. Dalam waktu dekat, Ombudsman menjadwalkan membuka posko pengaduan di kantor mereka di Jl Sultan Alauddin Makassar.
“Kami akan undang pemprov Sulsel dan perwakilan 6 kabupaten/kota saat launching nanti,” katanya. Pihaknya juga menegaskan tetap menerima pengaduan penerimaan CPNS tahun lalu. Sepanjang memiliki bukti kuat, siap diproses ke badan kepegawaian. Untuk pengawasan ini pihaknya telah bekerja sama Kemenpan dan diberi kewenangan mengawal seleksi CPNS.
Terpisah, Kepala BKD Sulsel, Mustari Soba mengatakan mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses seleksi CPNS tahun ini. Pihaknya pun siap bersikap transparan dan mendukung langkah yang dilakukan Ombudsman. Tahun ini pemprov Sulsel mendapat jatah penerimaan 113 CPNS yang terdiri dari tenaga teknis, dokter, spesialis, perawat dan lain-lain.
